- Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahap II Tahun 2012
44Pergub No. 21 Tahun 2012
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Melalui Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun 2012
Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahun 2012
98Pergub No. 11 Tahun 2012
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012
91Pergub-No.7-Tahun-2012
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Pergub-No.3-Tahun-2012
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak
PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2012
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
PeraturanNo7 Tahun 2006
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Peraturan Daerah ProvinsiBanten Nomor 3 Tahun 2006
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan Daerah ProvinsiBanten Nomor 1 tahun 2007
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Peraturan Daerah ProvinsiBanten Nomor 1 Tahun 2006
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten
Peraturan Gubernur BantenNomor 40 Tahun 2008
- Perda 8 2006 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Perda 8 Tahun 2006
Badan Umum Milik Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT Bank Jabar Banten Syariah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT Banten Global Development
PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2012
Pajak/Retribusi Daerah
- Retribusi daerahmerupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayaipenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi PenyelenggaraanPerhubungan
Peraturan Daerah ProvinsiBanten Nomor 50 Tahun 2002
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di atas Air
Peraturan Daerah ProvinsiBanten Nomor 44 Tahun 2002
Lain-lain
- Pergub Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
Pergub Banten No 7 Tahun 2014
- Pergub Banten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Pergub Banten No 6 Tahun 2014
- Pergub Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub Bantn Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi banten.
Pergub Banten No 5 Tahun 2014
- Pergub Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten
Pergub Banten No 4 Tahun 2014
- Pergub Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014
Pergub Banten No 2 Tahun 2014
- Pergub Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Pergub Banten No 1 Tahun 2014
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan.
PeraturanDaerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- Dalam rangka mewujudkan Provinsi Banten yang bersih dari sampah dan lingkungan yang sehat, perlu dilakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahaan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang Penanaman Modal.
PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan
Peraturan Daerah ProvinsiBanten Nomor 6 Tahun 2011
- Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Banten sejahtera.
PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
Bagikan
Peraturan Daerah Provinsi Banten
4/
5
Oleh
Bil Jabbar Adnan
2 komentar
Tulis komentarblog ini sangat bermanfaat sekali bagi saya terima kasih..
ReplyDPRD Madiun Rangkul LKBH FH UII Kaji Raperda Non APBD
Sama-sama mass fajar bhukhori..
ReplySaya sangat senang sekali bisa saling membantu satu sama lain :)
Bantu like dan share yah
untuk membantu perkembangan blog ini
Jangan lupa tinggalkan komentar yah :)